Munculnya Inpres No. 9 tahun 2016 menandakan adanya sebuah kondisi darurat dalam pendidikan menengah kejuruan (SMK) di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain. Sayangnya, munculnya Inpres tersebut tidak dibersamai dengan alokasi anggaran yang meningkat. Tahun 2017 justru terjadi penurunan 2,6T dan meningkat 1T ditahun 2018 serta menurun menjadi 4,3T tahun 2019. Belum lagi jika diproporsikan dalam struktur anggaran Pembinaan SMK dimana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) mencapai 50% dari total alokasi. Hal tersebut dinilai belum mampu mengakomodir kebutuhan pembiayaan pendidikan SMK di tengah tuntutan untuk menyelesaikan permasalah di dalamnya.
Kebijakan Dana Transfer Khusus pun dirasa belum mampu menjawab tantangan tersebut. Alokasi DAK Non Fisik (BOS) yang pada tahun 2019 meningkat 200.000 menjadi Rp. 1.600.000,- per siswa pun masih dinilai kurang untuk membantu operasionalisasi sekolah. Terlebih masih banyak sekolah yang dalam operasionalisasinya masih tergantung pada dana BOS sebagai satu-satunya sumber pembiayaan sekolah. Belum lagi politik ‘sekolah gratis’ di berbagai daerah yang menutup kemungkinan sumbangan dari masyarakat untuk pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan alternatif untuk keluar dari permasalahan pembiayaan pendidikan tersebut.
Melalui kajian inilah ikhtiar untuk memunculkan kebijakan alternatif itu diinisiasi. Rekomendasi terpenting seperti perlu diinisiasi kebijakan pengelolaan keuangan sekolah secara mandiri dengan pola BLUD dan secara bersamaan dimasifkannya teaching factory sebagai Income Generating Unit di sekolah. Kajian ini menggunakan metode analisa kualitatif-deskriptif dengan melakukan interpretasi terhadap data yang sudah ada untuk kemudian dilakukan analisa kualitatif dengan menghubungkan antar setiap permasalahan agar bisa disajikan data dan rekomendasi yang bermakna.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
Perencana Ahli Madya – Direktorat SMK- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pemerhati School Governance, Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Vokasi